Dasar Hukum Otonomi Daerah

DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (dalam hal ini adalah provinsi dan kabupaten / kotamadya) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH

1. Pasal 18 Ayat 1, Pasal

18 Ayat 2, Pasal 18 Ayat 3, Pasal 18 Ayat 4, Pasal 18 Ayat 5, Pasal 18 Ayat 6, Pasal

18 Ayat 7, Pasal 18A ayat 1, Pasal 18A ayat 2 , Pasal 18B ayat 1, Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang

Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945.

2.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam

Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1.  Untuk meningkatkan pelayanan

masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik.

2.   Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di Indonesia.

3.   Untuk memberikan keadilan secara nasional.

4.  Agar terjadi pemerataan di setiap wilayah daerah.

5.  Untuk mememelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah maupun antar daerah dalam rangka keutuhan negara

kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

6.  Untuk mendorong pemberdayaaan masyarakat Indonesia.

7.   Untuk menumbuhkan

prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan

peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD).